Suara Sahabat, Opini - Di tengah pusaran situasi Nasional hari ini, kita tidak bisa mengabaikan dinamika-dinamika yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini memunculkan sebutan bagi para analis sebagai "Paradoks Prabowo".
Sejak awal kiprah politiknya, beliau dikenal dengan narasi populisme yang kuat, retorika nasionalisme yang membakar semangat, serta janji-janji besar untuk menyetop kebocoran kekayaan Negara dan melawan dominasi Asing serta Program-program sosial seperti makan bergizi gratis.
Jika kita berbicara tentang situasi nasional Indonesia hari ini, kita seperti sedang melihat dua wajah dalam satu cermin. Di satu sisi, kita melihat optimisme, proyek-proyek besar, dan narasi menuju Indonesia Emas. Namun di sisi lain, kita dipaksa menyaksikan realitas yang kontras di akar rumput, ruang demokrasi yang menyempit, daya beli kelas menengah yang kian megap-megap, dan penegakan hukum yang sering kali terlihat seperti tebang pilih.
Sebuah negeri yang tanahnya luar biasa kaya, yang lautnya menyimpan harta karun tak terbatas, namun sebagian besar kekayaannya justru mengalir dan mengendap di kantong segelintir orang atau golongan saja, mungkin kita bangga dengan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi kita sering lupa untuk bertanya kembali: Pertumbuhan ini milik siapa?
Ketika harga kebutuhan pokok merangkak naik dan lapangan kerja formal makin langka, kita baru menyadari ada yang keliru dalam cara mengelola negara ini.
Perlu di ingat kembali Indonesia adalah Negara yang besar dan kaya, tetapi ironisnya sering kali gagap untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri.
Mengapa hal ini bisa terjadi?
Jawabannya ada pada akar kekuasaan kita hari ini: Oligarki.
Oligarki bukan sekadar kata keren di buku atau teks politik. Ini adalah realitas di mana kebijakan publik, undang-undang, hingga urusan hajat hidup orang banyak ditentukan di ruang-ruang tertutup oleh aliansi antara penguasa dan pemilik modal.
Pemilu datang dan pergi, hanya berganti wajah pemimpinnya, namun kendali kebijakan sering kali tetap berada di tangan kelompok elite yang sama. Akibatnya, negara lebih sering hadir sebagai pelindung para investor besar ketimbang menjadi pelindung warga negaranya sendiri.
Dimana letak paradoksnya?
1. Narasi vs Realitas Koalisi: Di satu sisi beliau menyuarakan keberpihakan pada rakyat kecil, namun di sisi lain, pemerintahan hari ini dibangun di atas koalisi gemuk yang sangat akomodatif terhadap kekuatan elite lama dan jejaring oligarki.
2. Sentralisasi vs Demokrasi: Ada keinginan kuat segelintir kelompok dengan dalih membawa stabilitas dan efisiensi kepemimpinan, namun jalannya sering kali harus mengorbankan check and balance serta melemahkan masyarakat dan institusi sipil.
Dalam hal ini perjuangan belum lah usai, sebagai kaum terpelajar kita harus terus memperjuangkan hak-hak rakyat dan mengembalikan kepekaan publik agar melek terhadap situasi Nasional yang terjadi di Negara kita karena situasi Nasional yang terjadi hari ini tidak boleh membuat rakyat pesimistis lalu menyerah sebelum berperang.
Oleh sebabnya, di tengah kepungan paradoks dan gurita oligarki inilah, peranan kita sebagai Mahasiswa dan Aktivis hari ini menjadi sangat krusial.
Kita harus menjaga akal sehat agar tetap menyala dan komitmen untuk selalu menyuarakan hal-hal menyimpang yang dilakukan oleh hierarki pemerintah serta mengkritisi yang segala bentuk kekeliruan yang terjadi oleh rezim.
Tugas kita bukan untuk membenci pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang ada tidak berjalan tanpa arah dan tanpa kendali.
