Suara Sahabat, Opini - Di tengah gencarnya pidato tentang pembangunan berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan komitmen menjaga lingkungan, publik justru dihadapkan pada fakta yang sulit dipercaya: capaian penanganan sampah yang konon hanya mencapai 0,04 persen.
Ya, 0,04 persen.
Angka yang begitu kecil sehingga lebih pantas disebut sebagai kesalahan pengetikan daripada capaian kinerja.
Jika angka itu benar, maka masyarakat berhak bertanya: selama ini pemerintah daerah bekerja mengelola sampah, atau hanya mengelola ekspektasi publik agar tidak terlalu banyak bertanya?
Setiap tahun, masyarakat disuguhi pertunjukan yang sama. Ada slogan baru, ada program baru, ada foto-foto rapat, ada konferensi pers, ada unggahan media sosial penuh optimisme, lengkap dengan narasi tentang transformasi pengelolaan sampah. Sayangnya, satu-satunya hal yang tampaknya benar-benar mengalami transformasi adalah ukuran gunungan sampah yang terus bertambah.
Lalu terjadilah kebakaran di TPA Jatiwaringin.
Dan tiba-tiba, yang selama ini ditutup oleh laporan, presentasi, dan jargon pembangunan, akhirnya dibuka paksa oleh api.
Memang, api memiliki satu sifat yang tidak dimiliki birokrasi: ia jujur.
Ia membakar apa yang benar-benar ada.
Ia memperlihatkan apa yang selama ini dibiarkan.
Dan ia menyampaikan kritik dengan cara yang jauh lebih efektif dibandingkan ratusan rapat koordinasi.
Kebakaran itu bukan musibah yang datang dari langit.
Ia adalah hasil akhir dari kebiasaan menumpuk masalah sambil menunda solusi.
Ia adalah monumen atas kegagalan perencanaan.
Ia adalah laporan evaluasi yang ditulis langsung oleh kenyataan.
Yang lebih menarik lagi, publik seolah diminta bersyukur karena truk sampah masih lalu-lalang setiap hari. Seakan-akan memindahkan sampah dari depan rumah ke gunungan sampah raksasa adalah sebuah prestasi pembangunan yang layak dirayakan.
Padahal itu bukan penyelesaian.
Itu hanya praktik memindahkan masalah sambil berharap masalah tersebut memiliki sopan santun untuk tidak kembali.
Jika ukuran keberhasilan pengelolaan sampah hanyalah "yang penting diangkut", maka tidak perlu heran jika TPA pada akhirnya berubah menjadi bom waktu ekologis.
Pertanyaannya tinggal satu: masyarakat harus bersiap menghadapi yang mana lebih dulu? Longsor sampah, ledakan gas metana, pencemaran lingkungan, atau kebakaran berikutnya?
Ironinya, Kabupaten Tangerang setiap hari menghasilkan ribuan ton sampah, tetapi rasa urgensi pemerintah terhadap persoalan ini tampaknya lebih sedikit daripada persentase capaian pengelolaannya sendiri.
Yang dihitung dengan teliti adalah retribusi.
Yang dipublikasikan dengan rajin adalah pencitraan.
Yang diperbanyak adalah slogan.
Tetapi yang paling langka justru solusi.
Masyarakat tidak meminta keajaiban.
Masyarakat tidak meminta teknologi luar angkasa.
Masyarakat hanya ingin pemerintah bekerja setidaknya setengah secepat mereka membuat janji.
Karena lingkungan tidak bisa diselamatkan dengan spanduk.
Sampah tidak bisa diurai dengan konferensi pers.
Dan gunungan sampah tidak akan berubah menjadi ruang hijau hanya karena diberi nama "transformasi pengelolaan".
Jika capaian 0,04 persen itu memang benar, maka persoalan terbesar Kabupaten Tangerang sesungguhnya bukan lagi persoalan sampah.
Persoalan terbesarnya adalah keberanian untuk mengakui bahwa sistem yang ada telah gagal.
Sebab kegagalan paling berbahaya dalam pemerintahan bukanlah ketika sampah menggunung.
Melainkan ketika gunungan sampah sudah terbakar, asapnya sudah dihirup masyarakat, tetapi para pengambil kebijakan masih sibuk meyakinkan publik bahwa semuanya tetap terkendali.
Dan mungkin, di Kabupaten Tangerang, satu-satunya hal yang benar-benar berkelanjutan bukanlah pengelolaan lingkungan.
Melainkan produksi sampah, produksi janji, produksi pencitraan, dan produksi alasan.
