Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan: Aliansi Mahasiswa Lebak Segel Kantor Bupati, Tolak Temui Wakil Bupati
Suara Sahabat, LEBAK – Gelombang protes mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lebak (GMNI, HMI, HMI MPO, PMII, dan KUMALA) memadati depan Kantor Bupati Lebak hari ini. Mengusung rapor merah bertajuk “Lebak Darurat Arah, Rakyat Menunggu, Oligarki Berpesta”, massa aksi menuntut transparansi dan keberpihakan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai mandek selama satu tahun terakhir. (02/03/2026)
Ketegangan sempat terjadi ketika massa aksi menolak untuk beraudiensi dengan Wakil Bupati Lebak yang datang menemui demonstran. Aliansi mahasiswa menegaskan hanya ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Lebak guna mendapatkan komitmen konkret atas sejumlah persoalan krusial di Kabupaten Lebak.
Ketua PC PMII Lebak, M. Nurajimanto, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan mendalam atas minimnya dampak kepemimpinan saat ini terhadap masyarakat bawah.
"Satu tahun kepemimpinan kepala daerah yang sekarang tidak ada dampak yang dapat dirasakan masyarakat. Kami mendesak agar pembangunan dan penggunaan APBD mengedepankan hal yang sifatnya urgent dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama mereka yang ada di pelosok," tegas Nurajimanto.
Senada dengan hal tersebut, para pimpinan organisasi lainnya yakni Musail Waedurat (Ketua GMNI Lebak), Rizki Dwi Saputra (Ketua HMI MPO Lebak), Ananda Widyannugraha (Ketua HMI Lebak), dan Rohimin (Ketua KUMALA) sepakat bahwa transparansi adalah masalah utama yang harus dibenahi.
14 Tuntutan Utama Aliansi Mahasiswa Lebak
Dalam rilis resminya, Aliansi Mahasiswa Lebak memaparkan poin-poin tuntutan yang mencakup isu korupsi, pendidikan, hingga infrastruktur, di antaranya:
* Transparansi Proyek: Mendesak pembukaan dokumen tender rehabilitasi Alun-alun dan audit anggaran penataan pujasera/toilet senilai Rp1,3 miliar.
* Isu Pendidikan & Sosial: Mengatasi disparitas pendidikan desa-kota serta mengaudit program RTLH agar bebas dari praktik "titip-menitip".
* Kesehatan & Pungli: Mengusut dugaan pungutan pada Hari Kesehatan Nasional serta percepatan pembangunan Pustu Gunung Gede.
* Konflik Agraria & Lingkungan: Menindak penyerobotan lahan di Desa Jayasari dan menertibkan truk pasir yang beroperasi di luar jam operasional.
* Gaya Hidup Pejabat: Mendesak klarifikasi atas anggaran belanja baju dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Eselon II yang mencapai lebih dari Rp350 juta.
* Evaluasi Dapur MBG: Mendesak Wakil Bupati selaku Satgas MBG mengevaluasi unit dapur yang belum memiliki PBG dan SLF.
Aliansi Mahasiswa Lebak menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai social control. Mahasiswa tidak akan berhenti bergerak selama Pemerintah Kabupaten Lebak belum memberikan respons terbuka dan langkah konkret atas 14 poin tuntutan tersebut. Jika tidak ada perubahan, Aliansi mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.
