(Jika kesetaraan masih harus diperdebatkan, mungkin yang selama ini kita rayakan bukan kemajuan, melainkan ilusi kemajuan.)
Setiap kali Hari Perempuan diperingati, kita sering mendengar kata-kata besar tentang penghormatan, penghargaan, dan kemajuan bagi perempuan. Namun sebuah pertanyaan sederhana tetap mengganggu kesadaran kita. Jika perempuan benar-benar dihormati, mengapa hak-hak mereka masih terus dinegosiasikan?
Pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Ia adalah cermin dari sebuah paradoks sosial yang masih hidup di tengah masyarakat modern. Kita hidup di zaman yang mengaku rasional, menjunjung keadilan, dan bangga pada kemajuan peradaban. Namun pada saat yang sama, perempuan masih harus menjelaskan mengapa mereka pantas diperlakukan setara.
Dalam banyak ruang kehidupan, perempuan masih ditempatkan dalam posisi yang paradoksal. Mereka dipuji sebagai tiang peradaban, tetapi suaranya sering dianggap sekadar pelengkap. Mereka didorong untuk berpendidikan tinggi, tetapi ketika berbicara tentang hak, keputusan, dan kesejahteraan, batas-batas lama tiba-tiba kembali ditegakkan. Seolah-olah kecerdasan perempuan boleh diakui, tetapi otonominya tetap harus diawasi.
Di sinilah persoalan patriarki bekerja secara halus namun sistemik. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk larangan yang kasar. Kadang ia hadir sebagai anggapan yang tampak biasa. Bahwa perempuan sebaiknya tidak terlalu vokal. Bahwa perempuan seharusnya tahu batas. Bahwa ruang-ruang tertentu secara tidak tertulis bukan milik mereka. Narasi-narasi seperti ini terus diwariskan hingga ketidakadilan terasa normal.
Ironisnya, banyak masyarakat yang mengaku menjunjung nilai moral justru masih memelihara cara pandang yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus terus membuktikan dirinya. Seolah-olah martabat perempuan bukan sesuatu yang melekat, melainkan sesuatu yang harus terus diuji kelayakannya.
Padahal kesetaraan bukanlah hadiah, apalagi konsesi sosial yang bisa ditarik kembali kapan saja. Kesetaraan adalah prinsip dasar kemanusiaan. Ketika perempuan tidak memperoleh akses yang sama terhadap keamanan, kesempatan, dan kesejahteraan, maka yang sedang bermasalah bukan perempuan itu sendiri, melainkan struktur sosial yang masih memandang mereka sebagai warga kelas kedua.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih tajam. Jika masyarakat benar-benar percaya pada keadilan, mengapa kesejahteraan perempuan masih tertinggal? Jika kita sungguh-sungguh menghargai martabat manusia, mengapa pengalaman perempuan sering diabaikan atau diremehkan?
Mungkin inilah saatnya kita berhenti meromantisasi ketangguhan perempuan sambil diam-diam membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Ketangguhan perempuan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan mereka terus menanggung beban struktural yang seharusnya sudah lama diselesaikan.
Perempuan tidak membutuhkan pujian yang berlebihan. Mereka membutuhkan ruang yang adil, kesempatan yang setara, dan kehidupan yang layak. Mereka membutuhkan masyarakat yang tidak lagi memperdebatkan nilai kemanusiaan mereka.
Hari Perempuan seharusnya tidak hanya menjadi perayaan simbolik. Ia harus menjadi pengingat bahwa peradaban yang benar-benar maju tidak mengukur kemajuannya dari gedung-gedung tinggi atau teknologi canggih, melainkan dari seberapa adil ia memperlakukan setiap manusia di dalamnya.
The real question is simple. A society cannot call itself civilized if half of its population still has to argue for dignity, equality, and welfare.
Dan mungkin di situlah titik refleksi paling jujur bagi kita semua. Jika hak perempuan masih harus dinegosiasikan, barangkali yang perlu kita periksa bukan perempuan itu sendiri, melainkan cara kita membangun peradaban.
Tulisan dalam rangka Internasional Women Day, 8 Maret 2026
Oleh: Kartini Hawwa Humairah (Pengurus Bidang Gerakan Inovasi dan Advokasi KOPRI PMII UIN SMH Banten)
